Problema Tiket
Langkah pertama ialah meninjau kembali kebijakan harga tiket demi memperluas aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat. Memang, pasca-renovasi Manahan dan terdegradasi ke Liga 2, harga tiket telah disesuaikan dan suporter relatif sudah terbiasa dengan skema yang berlaku.
Namun, dengan mempertimbangkan performa tim dan daya beli masyarakat, harga tiket perlu ditakar kembali secara lebih proporsional. Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta yang berkisar Rp2,5 juta per bulan menjadi salah satu indikator penting. Harga tiket tribun timur yang mencapai 60 ribu rupiah tentu bukan pengeluaran kecil bagi pekerja, apalagi pelajar. Para pekerja harus menyisihkan separuh dari upah hariannya hanya untuk menyaksikan tim kebanggaan. Pun demikian pelajar yang semestinya memperoleh harga tiket khusus, sebagaimana dicanangkan berbagai klub, seperti Deltras dan Persebaya.
Penurunan harga tiket memang tidak otomatis mendongkrak jumlah penonton. Namun, keterjangkauan merupakan salah satu pintu masuk untuk memperluas basis suporter. Sejatinya, keuntungan klub tidak hanya dihitung dari tingginya harga satu lembar tiket, tetapi juga dari besarnya masyarakat yang dapat dijangkau dan dilibatkan untuk tumbuh bersama klub. Memperluas basis penonton juga merupakan investasi jangka panjang. Mereduksi bangku kosong dapat mengembalikan tuah angker Manahan.
Selain itu, klub dan panpel harus segera memberlakukan penyederhanaan sistem pembelian tiket. Jika transaksi sudah dilakukan secara daring dan penonton telah memperoleh kode kode respons cepat (QR Code), mengapa masih harus ada kewajiban menukarkannya dengan tiket fisik? Sistem pemindaian QR Code secara langsung di pintu masuk semestinya cukup, sepanjang didukung infrastruktur dan pengamanan yang memadai. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan justru menciptakan prosedur kerumitan tambahan.